Relasi Dengan Masyarakat Mayoritas Hindu Di Bali

1.      Sensus Penduduk Tahun 2000 menunjukkan persentase orang Katolik di seluruh Bali hanya sebesar 0,76% dari seluruh populasi (Bali Dalam Angka 2010). Menurut Sensus 2000, warga Hindumencapai 87,44%;Muslim (10,29%), Kristen dan Katolik (1,72%), Buddha (0,53%), lain-lain (0,02%) dari seluruh populasi(Lihat Leo Suryadinata et al, Indonesia’s Population, Singapore: ISAS, 2003, hlm. 171). 

 

2.      Pada tahun 2010, jumlah umat Katolik di Bali (28.702 jiwa menurut data Puspas) hanya sebesar 0,74% dari seluruh populasi  (3.891.428 jiwa menurut data BPS hasil sensus 2010). Terlihat ada perbedaan kecil: 0,76% di tahun 2000 dan 0,74% di tahun 2010. Perbedaan ini mungkin disebabkan karena untuk tahun 2010, data jumlah umat Katolik kita ambil dari data Puspas bukan dari data hasil Sensus Penduduk. Terlepas dari hal tersebut, kita tidak melihat gejala akan terjadi kenaikan signifikan dalam persentase jumlah orang Katolik di Bali.   

3.      Menjadi minoritas di tengah masyarakat Hindu-Bali menjadi tantangan tersendiri bagi umat Katolik. Secara umum bisa dikatakan bahwa dewasa ini umat Katolik di Dekenat Bali Barat dan Bali Timur menikmati iklim toleransi yang baik dari mayoritas umat Hindu-Bali.Dibandingkan dengan paroki-paroki di Dekenat NTB yang memiliki sejarah perusakan gedung gereja oleh mayoritas Islam, kondisi hubungan dengan penduduk mayoritas Hindu tergolong baik.

4.      Tidak ada laporan tentang larangan beribadat atau gangguan dari warga mayoritas Hindu.

5.      Ada keluhan dari beberapa paroki di perkotaan, antara lain Katedral, Kuta, St. Petrus Denpasar, St Yosep Kepundung, Nusa Dua dan Gianyar tentang adanya kesulitan mencari tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan di KBG dan lingkungan/sektor. Banyak umat di paroki-paroki perkotaan ini hidup sebagai pendatang yang tinggal di “kos-kosan.” Kesulitan mencari tempat pertemuan terjadi bukan karena masyarakat sekitar menolak melainkan karena dianggap mengganggu oleh pemilik kos-kosan.    

6.      Juga ada kesulitan dalam mengurus perijinan membangun rumah ibadat, terutama untuk kasus Katedral. 

7.      Muncul banyak keluhan di kalangan umat pendatang terkait sulitnya mendapatkan KTP. Peraturan adat (awig-awig)Desa Pekraman dirasakan sangat membatasi kaum pendatang untuk mendapatkan KTP walau mereka sudah lama tinggal di wilayah tersebut. Awig-awig desa adat juga menimbulkan persoalan-persoalan lain bagi umat, semisal kesulitan mendapatkan tanah pekuburan.

8.      Di beberapa tempat memang terjadi konflik-konflik antarwarga, antara lain di wilayah Singaraja dan Gianyar. Konflik-konflik tersebut lebih dipicu oleh persoalan politik, desa adat atau perselisihan tentang batas desa, kuburan, banjar dan lain-lain. Gesekan terbuka antaragama tidak pernah terjadi. Di Kabupaten Buleleng, semisal, para pecalang ikut menjaga keamanan di tempat-tempat ibadah, baik gereja maupun masjid, pada saat hari-hari raya keagamaan.

9.      Umat Katolik di paroki-paroki dan stasi-stasi pedesaan yang berbasis umat etnis Bali membangun sistem pemaksan yang memudahkan mereka berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakat dan adat, seperti perkawinan, kematian, dan lain-lain. Mereka juga sudah mengembangkan pola-pola hubungan baik dengan saudara-saudari beragama Hindu, antara lain dengan kebiasaan ngejot (saling mengirimkan makanan pada umat beragama lain pada hari raya), sima krama(dialog antar sesama warga) pada kesempatan-kesempatan tertentu. 

10.  Umat Katolik tinggal dalam daerah-daerah kantong, baik di wilayah pedesaan maupun di pinggiran kota seperti Tuka, Babakan, Kulibul, Palasari, Gumbrih, yang memungkinkan mereka memiliki pengaruh pada level banjar atau bahkan desa.

11.  Harus diakui, di kalangan tokoh-tokoh Hindu masih ada kekuatiran perihal kristenisasi. Meski demikian, mereka mengakui di tahun-tahun belakangan ini isu kristenisasi sudah menurun. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dirasakan berperan positif dalam hal ini. Lihat poin 2.4.2.

12.  Toleransi yang relatif baik dari umat Hindu-Bali tentu saja harus disyukuri. Meski demikian, perlu disadari bahwa situasi yang relatif “nyaman” ini bisa membuat orang Katolik di Bali kurang tertantang.

Relasi Dengan Umat Mayoritas Muslim Di NTB

1.      Menjadi minoritas di tengah masyarakat Islam menimbulkan persoalan dan ketegangan tersendiri.

2.      Paroki Dompu menikmati iklim toleransi yang baik dari mayoritas Islam: “Penduduk Dompu yang berjumlah sekitar 200.000 jiwa, mayoritas beragama Islam sedangkan minoritas terdiri dari umat Hindu, Kristen dan Katolik. Keberadaan umat Katolik di Dompu tidak menjadi persoalan bagi masyarakat sekitar karena kehadiran umat Katolik di Dompu sudah berlangsung lama.”

3.      Paroki-paroki lainnya di NTB memiliki trauma akibat kerusuhan dan perusakan rumah ibadat.

4.      Pada tahun 1969 semua bangunan gereja di wilayah Quasi Paroki Donggo (ketika itu masih stasi dari paroki Bima) dibakar massa dan orang-orang Katolik dipaksa pindah agama. Persoalan bisa diatasi setelah Bimas Katolik Provinsi NTB (Bpk. Paulus Boli) melakukan pendekatan dengan Pemerintah Kabupaten Bima.

5.      Paroki Bima pernah mengalami peristiwa yang dikenal dengan nama “Peristiwa Kulit Babi.” Jumat 27 September 1979 terjadi kemarahan umat Islam yang diikuti dengan pembakaran asrama karena mereka menemukan kulit babi diletakkan di dekat mimbar imam sebelum sholat Jumat. Kasdim Kodim Bima Kapten Samadi menangkap dan memaksa Moses Pua Seda sebagai pelaku. Dalam persidangan terungkap bahwa Kapten Samadi sendirilah yang melakukannya untuk menyulut kerusuhan agama demi menjadi pahlawan dalam meredam kerusuhan.

6.      Paroki Praya: Pendirian rumah ibadat tahun 1986 mendapat penolakan keras dari masyarakat. Tanggal 7 September 1998 pastoran dan gudang gereja dibakar massa.Tanggal 17 Januari 2000 terjadi Kerusuhan Mataram, atau dikenal dengan istilah “Peristiwa 171.” Trauma akibat kerusuhan tersebut membuat banyak umat kembali ke daerah asalnya di Jawa dan NTT sehingga jumlah umat menurun drastis, dari sekitar 500 jiwa menjadi 150 jiwa.

7.      Di satu sisi, kejadian-kejadian traumatis ini, terutama Kerusuhan Mataram 17 Januari 2000, menimbulkan sikap berhati-hati, bahkan masih memicu rasa takut sampai sekarang, di kalangan umat Katolik di NTB dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Di sisi lain, persoalan-persoalan ini menjadi tantangan yang dapat menumbuhkan militansi umat dan keinginan untuk secara strategis membina hubungan yang baik dengan masyarakat mayoritas Islam di sekitar. Sisi lain dari adanya peristiwa-peristiwa traumatis ini disuarakan dalam Sidang Pra Sinode Dekenat NTB.

3.      Kawanan Kecil Ini Adalah Komunitas Multietnis

1.      Komposisi etnis umat Katolik di Keuskupan Denpasar berbeda di paroki yang satu dengan yang lain. Data akurat tentang komposisi etnis di tiap paroki belum tersedia. 

2.      Secara umum dapat dikatakan bahwa karakter multietnis umat di Keuskupan Denpasar tampak jelas pada umat paroki-paroki perkotaan. Paroki-paroki di pedesaanmemiliki umat dengan etnisitas yang lebih homogen.

4.      Komposisi Etnis Umat Dekenat Bali Barat Menurut Laporan Paroki-Paroki

NO	PAROKI	KOMPOSISI ETNIS
1	TABANAN	Umat pada umumnya pendatang, kecuali di Stasi Piling dan Stasi Penganggahan umatnya berasal dari etnis Bali.
2	GUMBRIH	Mayoritas Bali
3	NEGARA	Bali 46%; Flores 23%; Jawa 14%; Tionghoa 10%; Timor 5%; lain-lain 2%.
4	PALASARI	Mayoritas Bali
5	SINGARAJA	Bali 28%, Jawa 25%, Flores 22%, Tionghoa 10%, Timor 10%, Lain-lain 5%.

5.      Komposisi Umat Dekenat Bali Timur Menurut Laporan Paroki-Paroki

NO	PAROKI	KOMPOSISI ETNIS
1	KATEDRAL	Umat heterogen secara etnis (Bali, Jawa, Flores, Timor, Tionghoa, dll)
2	ST.YOSEP KEPUNDUNG	“Berbagai etnis dan suku baik penduduk asli Bali dan pendatang dari seluruh Indonesia.”
3	ST.PETRUS DPS	Jawa (37,5%), NTT (32,7%), Bali (12%), China (6,3%), Sumatera (6,3%), NTB (3,9%), Sulawesi (3,4%), Kalimantan (0,6%), Maluku (0,4 %).
4	KUTA	NTT 45%; Jawa 30%; Tionghoa 15%; Bali 5%; Etnis lain 5%.
5	NUSA DUA	Bali, Flores, Timor, Sumba, Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Mayoritas berasal dari Flores.
6	GIANYAR	Selain umat Katolik asli Bali,sebagian besar umat adalah pendatang dari Jawa, NTT, Batak, dan Maluku.Ada juga yang berasal dari Perancis, Italia, Jerman,  dan negara-negara lain.
7	TUKA	Jumlah penduduk pendatang sudah melebihi jumlah penduduk asli. Umat asli Bali berdomisili di sekitar paroki dan umat pendatang dari berbagai etnis berdomisili di perumahan di Dalung dan sekitarnya.
8	KULIBUL	Bali 60%, Jawa 15%, Flores 20%, lain-lain 5%. Paroki Kulibul mendapat tumpahan umat:hampir 20% umat yang hadir dalam Perayaan EkaristiHari Minggu adalah umat dari Timur dan Barat Pulau Bali.
9	BABAKAN	Tidak ada keterangan, karena tidak mengirim data
10	TANGEB	Mayoritas umat Bali Katolik;pendatang kira-kira 10%;.
11	KLUNGKUNG	Umat sebagian besar adalah pendatang dengan komposisi etnis sebagai berikut: Bali, Tionghoa, Jawa, Flores, Timor, dan Sumatra.
12	AMLAPURA	Umat stasi sebagian besar adalah pendatang. Komposisi etnis sebagai berikut: Jawa 50%, NTT 40%, Bali 10%.

6.      Komposisi Etnis Umat Dekenat NTB Menurut Laporan Paroki-Paroki

NO	PAROKI	KOMPOSISI ETNIS
1	MATARAM	Flores 45%; Jawa 30%; Tionghoa 8%; Bali 5%; Timor 4%; Sumba-Batak-Bima dll 8%.
2	AMPENAN	Flores 67%; Tionghoa 10%; Jawa 10%; Timor 5%; Sumba 5%; Bali 1% dan lain-lain.
3	PRAYA	Flores 35%; Timor 20%; Jawa 20%; Tionghoa 15%; Bali 10%
4	BIMA	Flores (603 jiwa), Tionghoa (121 jiwa), Sumba (73 jiwa), Timor (63 jiwa), Maluku (22 jiwa), Sulawesi (14 jiwa), Bima (6 jiwa), Lombok (5 Jiwa), Jawa (4 jiwa) dan Bali (3 jiwa).
5	SUMBAWA BESAR	Flores 50%; Sumba 25%; Tionghoa 15%; Timor 5%; Jawa-Bali 5%.
6	DOMPU	90% Flores, 5% Tionghoa, 3% Timor, 1% Jawa dan Pribumi
7	DONGGO	Hampir semua etnis Bima, kecuali beberapa orang pendatang yang menikah dengan orang setempat.

·         Keragaman etnis adalah berkat dan sekaligus tantangan. Keragaman etnis membuka peluang untuk saling memperkaya dan untuk memberi kesaksian tentang persaudaraan kristiani yang melintasi batas-batas primordial kesukuan. Tantangannya, kita harus mampu mengelola keragaman etnis untuk mengurangi prasangka, arogansi dan eksklusivitas pergaulan berbasis etnis yang dapat memicu perpecahan dalam Gereja. Laporan dari Paroki Kuta, semisal, mengakui masih tampaknya gejala pengelompokan eksklusif umat berdasarkan etnisitas.

·         Diperlukan program-program yang diarahkan untuk membuat umat bangga menjadi Katolik dan anggota warga etnis tertentu namun tetap terbuka dan apresiatif terhadap orang dan kebudayaan etnis lain, antara lain melalui program-program pembinaan anak-anak dan kaum muda, misa budaya, program-program pengembangan inkulturasi, akomodasi potensi-potensi kelompok etnis, pembangunan KBG yang inklusif, dan lain-lain.  

7.      Kawanan Kecil Ini Bukan Kelompok Elit Secara Ekonomis

1.      Belum ada data yang solid mengenai komposisi umat Katolik per paroki dari sudut tingkat penghasilan mereka.

2.      Meski demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa umat Katolik di Keuskupan Denpasar  secara ekonomis tergolong kelas menengah ke bawah. Tentu saja ada cukup banyak umat, terutama di perkotaan, yang berkecukupan secara ekonomis. Kemurahan hati mereka memampukan paroki-paroki membangun gedung-gedung  yang bagus dan membiayai kegiatan-kegiatan gereja. Laporan dari Paroki Mataram, semisal, menyatakan: “Secara umum kondisi ekonomi umat Paroki St. Maria Immaculata Mataram berada di tingkat menengah ke atas, namun masih ada juga umat yang hidup susah yang benar-benar membutuhkan uluran tangan dari sesama.”

3.      Meski demikian, persoalan ekonomi masih menjadi keprihatinan yang disuarakan dalam laporan Focus Group Discussion (FGD) dari paroki-paroki. Kondisi ekonomi umat yang tergolong menengah ke bawah membatasi kemampuan finansial paroki untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan pembangunan gereja secara mandiri. Bagi umat di perkotaan,yang sebagian besar adalah pendatang, kesibukan “membanting tulang” untuk mencari nafkah membatasi ruang gerak mereka untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan Gereja. 

4.      Dalam Sidang Pra Sinode Dekenat, semua dekenat menjadikan persoalan ekonomi sebagai salah satu masalah kunci yang perlu dihadapi dan disikapi.

5.      Dekenat NTB menyebutkan “masih banyak umat yang miskin”. Kemiskinan tersebut terkait dengan kurangnya ketrampilan untuk memasuki dunia kerja, pola hidup yang konsumtif dan mental priyayi, etos kerja yang rendah, petani terperangkap dalam sistem ijon dan sempitnya lahan yang dimiliki.

6.      Dekenat Bali Barat melihat permasalahan (kesulitan) ekonomis di kalangan umat terkait dengan lemahnya manajemen ekonomi rumah tangga, pendapatan yang rendah, pola hidup konsumptif, kurangnya lapangan kerja dan kurangnya ketrampilan untuk memasuki dunia kerja. Perlu juga diperhatikan bahwa umat di dua paroki pedesaan, khususnya di Palasari dan Gumbrih, sebagian besar hidup sebagai petani dengan lahan yang tidak luas sehingga mereka dapat digolongkan sebagai kalangan ekonomi lemah. Kedua paroki ini mengalami persoalan urbanisasi yang menyebabkan keluarnya generasi muda untuk bersekolah dan keluarnya kelompok usia produktif untuk mencari nafkah di luar wilayah paroki. Mereka yang sukses enggan untuk kembali ke paroki asal. Kurangnya fasilitas pendidikan, lapangan kerja dan pengembangan usaha kecil untuk pengembangan ekonomi keluarga di paroki-paroki pedesaan menjadi akar persoalan urbanisasi yang juga menantang kehidupan berparoki. Ancaman tersebut secara sosiologis sering disebut sebagai brain-drain, hilangnya umat yang berpotensi tinggi. Trend ini tentu akan berpengaruh pada kehidupan menggereja di masa depan.

7.      Dalam Pra Sinode Dekenat Bali Timur, sebagian besar paroki (Katedral, Kepundung, St. Petrus Denpasar, Kuta, Babakan, Kulibul, Tangeb, Klungkung, Amlapura, Nusa Dua) menyebutkan masalah ekonomi sebagai masalah kunci di paroki mereka. Banyak umat di perkotaan di Dekenat Bali Timur hidup sebagai pendatang yang bekerja dengan pendapatan kecil. Mereka tinggal di rumah-rumah kos. Ini menimbulkan kesulitan dalam menyediakan tempat untuk pertemuan kelompok-kelompok basis. 

8.      Persoalan ekonomis terkait dengan akses pada pendidikan yang cenderung menjadi “bisnis pendidikan” dengan biaya yang semakin mahal. Mahalnya biaya menyekolahkan anak di sekolah Katolik menjadi keluhan baik dalam laporan FGD dari paroki-paroki maupun dalam Pra Sinode Dekenat. Dari Laporan FGD Paroki Tabanan, semisal, sampai-sampai muncul keluhan bahwa “sekolah Katolik kurang berpihak pada anak-anak Katolik”.

9.      Gereja perlu memikirkan dan melakukan langkah-langkah strategis dan berkesinambungan untuk memberdayakan umat dari sudut ekonomi dan pendidikan agar kualitas hidup umat Katolik terus meningkat. Persoalan ekonomis, tidak cukup dihadapi dengan seminar-seminar dan kunjungan-kunjungan singkat. Program-program pemberdayaan perlu dilakukan dengan studi penjajakan yang kredibel. Program-program juga perlu mencakup elemen peningkatan motivasi, pelatihan dan pendampingan, bantuan permodalan dan pemasaran, serta monitoring yang berkelanjutan. Dan yang terpenting, umat yang didampingi perlu selalu disadarkan bahwa pemberdayaan selalu menuntut perjuangan dan terarah pada kemandirian, bukan ke arah ketergantungan.